Search Repository UNMAS Denpasar

Piercing the Corporate Veil berarti membuka/menembus tirai perseroan, tirai yang dimaksudkan disini adalah kekebalan yang dimiliki oleh pemegang saham, Direksi, dan Komisaris dimana tanggung jawab atas perseroan hanya sebatas saham yang disetorkannya. Jadi, Piercing the Corporate Veil adalah membuka atau menembus kekebalan ini, sehingga apabilan terjadinya kelalaian atau pelanggaran, maka kekayaan pribadi yang bertanggung jawab dalam kelalaian atau pelanggaran tersebut juga dapat diikutsertakan dalam penyelesaiannya.Dewan Komisaris, sebagai salah satu organ utama dalam Perseroan Terbatas, adalah Organ yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan. Dalam melakukan fungsi tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memiliki kewenangan-kewenangan tertentu yang tertuang dalam Undang-undang dan juga Anggaran Dasar Perseroan. Fungsi Dewan Komisaris dalam praktek dianggap tidak penting karena pengambil keputusan dan juga yang melakukan pengurusan Perusahaan adalah Direksi saja, dimana pertanggungjawabannya langsung kepada para pemegang saham. Hal ini tentunya sangat besar resikonya terhadap stabilitas perusahaan, dan sangat dimungkinkan terjadinya penyelewengan kekuasaan, sehingga berdampak pada kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut, dalam hal tugas dan tanggung jawabnya menimbulkan kerugian Perseroan, dapat dikenakan Doktrin Piercing the Corporate Veil. Penelitian ini menganalisa dua permasalah yaitu: pertama tentang konsep hukum Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kedua tanggung jawab Dewan Komisaris terhadap perseroan atas kesalahan dan kelalaian berdasarkan Doktrin piercing the corporate veil.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah: pendekatan perundang-undangan (The statute approach), pendekatan fakta (the fact approach) dan pendekatan analisis konsep hukum (analytical and conceptual approach). Permasalahan dikaji dengan mempergunakan interprestasi hukum, serta kemudian diberikan argumentasi secara teoritik berdasarkan teori-teori dan konsep hukum yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perusahaan yang berbadan hukum yang merupakan perkumpulan modal (saham) yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Dewan Komisaris, sebagai salah satu Organ Utama dalam setiap Perseroan Terbatas, dalam mempertanggungjawabkan beberapa tindakannya baik, fungsi, tugas, maupun wewenangnya, tetap dapat dikenakan Doktrin Piercing the Corporate Veil, suatu doktrin dimana dapat mengabaikan konsep tanggung jawab terbatas (limited liability) dalam pertanggungjawaban tindakannya dalam suatu Perseroan Terbatas. Dimana pertanggungjawaban ini tidak hanya dalam internal jabatan dalam Perseroan Terbatas, tetapi dapat juga menyangkut ke harta pribadi Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Piercing the Corporate Veil means opening / cutting through the curtain of the company, the curtain meant here is the immunity possessed by shareholders, directors and commissioners where the responsibility for the company is only limited to the shares deposited. So, Piercing the Corporate Veil is to open or penetrate this immunity, so that even if there is negligence or violation, the personal wealth responsible for such negligence or violation can also be included in the settlement. The Board of Commissioners, as one of the main organs in the Limited Liability Company, is The organ that has the duty to supervise and provide advice to the Directors in managing the Company. In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners has certain authorities as stipulated in the Law and also the Articles of Association of the Company. The function of the Board of Commissioners in practice is deemed insignificant because decision makers and also those who manage the Company are Directors only, where the responsibility is directly to the shareholders. This is certainly very risky for the stability of the company, and it is very possible for the occurrence of abuse of power, resulting in losses suffered by the company, in the event that the duties and responsibilities cause losses to the Company, may be subject to the Corporate Veil Piercing Doctrine. This study analyzes two problems, namely: first about the legal concept of a Limited Liability Company according to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, both of the Board of Commissioners' responsibilities towards the company for errors and omissions based on Doktrin piercing the corporate veil.

This research includes the type of normative legal research, namely library legal research or legal research based on secondary data. The approach used in the study is: the statutory approach (The statute approach), the fact approach (the fact approach) and the approach to the analysis of legal concepts (analytical and conceptual approach). Problems are reviewed by using legal interpretation, and then given theoretical arguments based on existing theories and legal concepts.

The results of the study indicate that a Limited Liability Company is a form of a company incorporated as a capital association (stock) established by two or more people. The Board of Commissioners, as one of the Main Organs in each Limited Liability Company, in taking responsibility for several actions, functions, duties, and authority, can still be subject to the Piercing the Corporate Veil Doctrine, a doctrine which can ignore the limited liability in accountability his actions in a Limited Liability Company. Where this responsibility is not only within the internal position in the Limited Liability Company, but it can also be related to the personal assets of the Board of Commissioners concerned.